pendapat tentang tenaga kerja asing di indonesia

00.45 1 Comments

Pendapat Pro Dengan Keberadaan TKA Di IndonesiaPendapat pro atau setuju dengan TKA di Indonesia datang dari pemerintah sendiri. Jelas saja pemerintah mendukung keberadaan TKA karena merekalah yang membuat setiap kebijakan mengenai itu. Mengambil sisi positif dari TKA di Indonesia, pemerintah menganggap TKA akan memberikan keuntungan bagi Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.
1. TKA Di Indonesia Adalah Sumber Investasi Asing
Menteri Ketenagakerjaan menilai keberadaan TKA di Indonesia adalah sebagai sumber investasi asing. Ketika jumlah TKA banyak, maka jumlah investor asing yang hendak menanamkan investasinya ke Indonesia juga akan semakin banyak. Meskipun jumlah TKA tetap dipengaruhi oleh laju dari pergerakan ekonomi yang ada di Indonesia. Jika ekonomi sedang lesu, maka jumlah TKA di Indonesia jelas tidak akan sebanyak ketika ekonomi sedang naik. Namun dengan adanya TKA, maka harapannya dapat semakin memperbaiki ekonomi Indonesia.
2. Sektor Tenaga Ahli Untuk TKA Di Indonesia
TKA yang masuk ke Indonesia tidak boleh sembarang untuk bekerja. Mereka harus masuk dalam sektor yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti sektor perdagangan dan jasa, industri, serta pertanian. Dan para TKA tidak boleh menjabat sebagai buruh kasar. Karena keberadaan Tenaga kerja asing ditentukan menjabat sebagai TKA profesional, advisor, manager, direksi, supervisor, serta komisaris. Selain jabatan-jabatan tersebut, TKA tidak boleh bekerja di jabatan lain. Jika ternyata ketahuan bekerja di sektor lain dan memiliki jabatan yang tidak diperbolehkan, maka pemerintah akan langsung bertindak menanganinya.
3. Memenuhi Persyaratan Yang Ada
Sama seperti tenaga kerja lokal, bahkan lebih ketat persyaratannya. TKA yang hendak bekerja di Indonesia haruslah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Mulai dari TKA harus memenuhi syarat kompetensi. Ada pula syarat jabatan dan TKA harus masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan tersebut jika ingin memperoleh jabatan tertentu. TKA sendiri terkadang juga harus bersaing dengan tenaga kerja lokal untuk memperebutkan jabatan yang dibuka oleh suatu perusahaan. Selain itu, TKA harus memenuhi syarat pendampingan yang berkaitan dengan teknologi. Lalu syarat perluasan kesempatan kerja juga dibebankan kepada TKA. Bahkan syarat agar TKA dapat berbahasa Indonesia seperti yang diharapkan tenaga kerja lokal juga harus dipenuhi dan itu juga telah diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Namun sayangnya langsung terbantahkan sendiri dengan adanya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa TKA tidak lagi memiliki syarat wajib harus dapat berbahasa Indonesia. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, bahasa Indonesia seiring dengan berjalannya waktu akan dikuasai oleh para TKA terutama ketika dalam melakukan proses alih teknologi.
Pendapat Kontra Dengan Keberadaan TKA Di IndonesiaPandangan dengan adanya TKA di Indonesia menimbulkaan pendapat kontra alias pertentangan. Meskipun jika dilihat dari pendapat pro di atas, ada sisi positifnya pula ketika pemerintah menerima atau merekrut TKA untuk beberapa perusahaan. Namun jika pemerintah terlalu terbuai dengan keberadaan TKA bahkan jika jumlahnya semakin bertambah, maka akan berisiko pada nasib tenaga kerja lokal.
1. Segala Bentuk Investasi Asing Terselubung Harus Tegas Ditolak
Permasalahan TKA di Indonesia juga menimbulkan kontra. Beberapa pendapat kontra yang timbul adalah masih ada saja perusahaan yang menerima TKA karena mereka menanamkan bentuk investasi yang menguntungkan secara pribadi. Ini tentu menjadi bentuk investasi asing terselubung. Sehingga membuat beberapa orang seperti anggota DPR RI, Nofi Candra, menyatakan bahwa pemerintah harus menolak tegas perusahaan yang menerima investasi asing terselubung. Investasi asing terselubung yang dimaksud meliputi ketenagakerjaan serta modal.
2. Tingginya Tingkat Pengangguran Di Indonesia
Jika melihat jumlah pengangguran di Indonesia yang setiap tahun semakin meningkat dan bahkan tidak kunjung diselesaikan. Tentu saja dengan keberadaan TKA menjadi ironi. Pendapat kontra pun dimunculkan dengan ditujukan kepada pemerintah. Sebaiknya mendahulukan tenaga kerja lokal dibanding TKA. Jika pengangguran di Indonesia saja masih terbilang tinggi, seharusnya pemerintah lebih mendahulukan hak tenaga kerja lokal. Sehingga masalah pengangguran dapat segera diatasi. Barulah ketika pengangguran tidak lagi bermasalah, pemerintah diperkenankan untuk merekrut TKA sebagai tenaga ahli. Dengan tetap memberikan kebijakan dan persyaratan untuk para TKA di Indonesia.
3. PHK Di Antara TKA
Beberapa perusahaan terlihat begitu mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada tenaga kerja lokal terutama buruh kasar. Namun dengan mudah menerima TKA. Peran pemerintah yang diharapkan disini adalah harus memberikan batasan berapa jumlah TKA yang boleh bekerja di Indonesia. Dan berapa jumlah TKA yang harus bekerja di perusahaan. Sehingga nasib tenaga kerja lokal tidak berada di ujung tanduk. Kehadiran TKA tidak boleh menjadi ancaman tenaga kerja lokal harus mengalami PHK. Karena ketika adanya TKA yang dianggap dapat memperbaiki ekonomi, malah yang terjadi ekonomi semakin terpuruk entah karena kesalahan siapa. Sehingga berimbas beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi jumlah tenaga kerja lokal dengan cara PHK. Untuk itu, tenaga kerja lokal pun juga diharapkan dapat lebih ahli dan terampil sehingga tidak membuat perusahaan begitu mudah untuk melakukan PHK. Dalam hal ini, tenaga kerja lokal harus memiliki kualitas bekerja yang lebih baik dibanding dengan TKA.
Apapun pendapat pro maupun kontra, sebaiknya dapat menjadi pandangan bagi pemerintah maupun tenaga kerja lokal sendiri. Pemerintah memperbolehkan TKA masuk ke Indonesia agar para tenaga kerja lokal memperoleh ilmu baru dari TKA. Atau mereka dapat saling bertukar ilmu dalam bekerja. Namun pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatur keberadaan TKA di Indonesia. Jika TKA ternyata lebih baik dibanding tenaga kerja lokal, maka akan semakin memperburuk kondisi ekonomi. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menapaki Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sehingga yang diharapkan pula bagi setiap tenaga kerja lokal adalah harus lebih baik dibanding TKA. Sehingga pemerintah maupun perusahaan lebih yakin untuk merekrut tenaga kerja lokal dibanding Tenaga kerja asing.